Showing posts with label Marriage (Pernikahan). Show all posts
Showing posts with label Marriage (Pernikahan). Show all posts
Labels: , ,

Step by Step Mengurus Dokumen Pernikahan dengan WN India di Indonesia

By Diya Ayu

Step by Step Mengurus Dokumen Pernikahan dengan WN India di Indonesia secara Islam.


Berikut adalah pengalaman pribadiku ketika mengurus dokumen pernikahan dengan suamiku yang berkewarganegaraan India. Berdasarkan pengalaman pribadi dan teman-teman yang lain, KUNCI untuk mengurus dokumen pernikahan adalah seperti ini:

·      Bila pernikahan di lakukan di Indonesia, maka dokumen dari Pihak WNA harus disiapkan terlebih dahulu. Dan sebaliknya.

Jadi suami terlebih dahulu menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi paspor dan asli nya

2. Fotokopi visa (waktu itu suamiku pakai VOA. Jadi ini di peroleh saat dia datang ke Indonesia. Dibandara soeta Jakarta waktu itu)

3. Affidavit atau surat Pernyataan status pernikahan (single/pernah menikah) yang dibuat oleh orang tua suamiku dan ditandatangani oleh mereka yang menyatakan bahwa suami belum pernah menikah dan mereka tidak keberatan dengan pernikahan kedua belah pihak. Affidavit ini di buat oleh notaris atau pengacara di India sesuai domisili diatas kertas bermaterai. Dan dilegalisir oleh pejabat pengadilan setempat. Biasanya notaris yang mengurus legalisirnya. Kita terima jadi aja. Contoh terlampir.

Contoh affidavit. Page 1

Contoh Affidavit. Page 2

4. Fotokopi akta kelahiran. Aslinya dibawa buat jaga-jaga kalau diperlukan.

5. Pas Photo ukuran 2x3 dan 4x4 latar belakang putih. Masing-masing 12 lembar. Lebih baik lebih dari pada kurang.


Setelah itu aku mulai menyiapkan dokumen-dokumenku sendiri, antara lain:

1. Fotokopi KK dan KTP di lealisir untuk mengurus NOC di Kedutaan India

2. Pas Photo ukuran 2x3 dan 4x4 latar belakang putih. Masing-masing 12 lembar. Lebih baik lebih dari pada kurang.

3. Membuat surat keterangan status pernikahan di kelurahan (belum menikah/duda/janda) kemudian di fotokopi dan dilegalisir Kepala Kelurahan. Ini untuk mengurus No Objection Certificate (NOC) di kedutaan India.


Kemudian aku mendatangi petugas pengurus pernikahan di kelurahanku untuk mendaftarkan rencana pernikahan kami. Petugas meminta dokumen-dokumen sebagai persyaratan menikah sebagai berikut:

Dari pikah WNI:
1. Fotokopi KTP dan KK

2. Fotokopi surat keterangan masih single atau belum pernah menikah. (Kalau sebelumnya pernah menikah, surat cerai atau surat kematian pasangan sebelumnya harus dilampirkan)

3. Pas photo ukuran 2x3 latar belakang putih 6 lembar

4. Menandatangani formulir N1-N4 dan N7. Tidak perlu pusing mengisinya karena petugas yang mengisinya. Kita tinggal tanda tangan. Contoh formulir terlampir.

Apa itu N1-N7?
N1 : Surat Keterangan Untuk Nikah
N2: Surat Keterangan Asal-usul
N3: Surat Persetujuan mempelai
N4: Surat Keterangan Tentang Orang Tua
N5: Surat Ijin Orang Tua. Ini hanya bila calon mempelai berumur dibawah 21 tahun tapi diatas 16 tahun/19 tahun.
N6: Surat Keterangan Kematian Suami/Istri. Ini hanya apabila sebelumnya pernah menikah dan pasangan sebelumnya meninggal dunia.
N7: Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah

Contoh Formulir N1
Contoh Formulir N2
Contoh Formulir N3
Contoh Formulir N4
Contoh Formulir N7


Dari pihak WNA :
1. Fotokopi paspor dan visa.
2. Fotokopi akta kelahiran
3. NOC asli. (jangan lupa fotokopi an nya disimpan untuk dokumen pribadi)
4. Pas photo ukuran 2x3 latar belakang putih 6 lembar
5. Fotokopi affidavit atau surat pernyataan status single atau belum pernah menikah.


Karena waktu itu suami belum datang ke Indonesia, maka fotokopi visa dan NOC kami serahkan menyusul. Sedangkan syarat lainnya sudah dikirim suami via email. Scan berwarna.


Petugas mendatangi rumah kami untuk melakukan survey. Bertemu dengan orang tuaku. Kebetulan tempat dimana kami akan menikah berbeda dengan data identitas, maka petugas harus mengurus surat numpang nikah di kelurahan tempat pernikahan kami akan dilangsungkan. Semua petugas yang mengurus. Termasuk ke KUA. Jadi aku tidak mengurus apapun ke KUA. Cukup petugas pengurus pernikahan di kelurahan yang mengurus semuanya. Mungkin ditempat lain tidak akan sama.


Setelah itu aku ke kedutaan India di Jakarta mengurus  NOC. Pihak kedutaan mengatakan dokumen sudah lengkap tapi calon harus datang juga untuk menandatangani formulir yang disediakan oleh kedutaan untuk proses pengajuan NOC dari kedutaan.

Akhirnya aku kembali dan menunggu kedatangan suami. Beberapa hari berikutnya suami datang dan kita ke Kedutaan India di Jakarta untuk mengajukan No Objection Certificate (NOC) for Marriage. Syarat-syarat yang kami siapkan sebagai berikut:

1. Fotokopi passport pihak WNA dengan menunjukkan aslinya

2. Fotokopi KTP WNI yang dilegalisir pihak kelurahan setempat sesuai domisili

3. Fotokopi KK WNI yang dilegalisir pihak kelurhan setempat sesuai domisili

4. Affidavit atau surat pernyataan belum menikah oleh orang tua WNA yang ditandatangani notaris di India dan dilegalisir oleh pengadilan setempat.

5. Pas photo 4x4 latar belakang putih untuk pihak WNI dan WNA

6. Surat pernyataan masih single atau belum pernah menikah dari pihak WNI yang dilegalisir di kelurahan setempat sesuai domisili.

7. Menandatangani formulir NOC yang disediakan oleh pihak kedutaan

8. Membayar biaya Rp 256.000 (sekarang Rp 318.000,- Updated Maret 2015)

Proses pengajuan NOC ketika itu kami datang jumat pagi. Harusnya NOC bisa diambil selasa sore tetapi berhubung minggu kami menikah maka kami melakukan negosiasi dengan petugas di kedutaan. Alhamdulillah di kabulkan. Jadi NOC bisa kami ambil Jumat sore. Contoh NOC terlampir.

Contoh NOC dari kedutaan India Jakarta

Sabtu pagi kami berangkat ke kota dimana pernikahan dilangsungkan untuk mengurus Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement). Penjelasan soal Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) bisa dibaca DISINI. Setelah selesai, kami bertemu petugas pengurus pernikahan dengan menyerahkan fotokopi visa, NOC dari kedutaan India dan fotokopi surat perjanjian pra nikah. Mengapa fotokopi surat perjanjian pra nikah kami lampirkan? Agar perjanjian pra nikah tersebut terdaftar di KUA (Halaman terakhir buku Nikah).  Contoh Terlampir.



Minggu nya kami menikah dan senin kami menerima buku nikah kami. Selanjutnya kami kembali ke Jakarta untuk mengurus legalisasi buku nikah kami di Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Luar Negeri dan Kedutaan India di jakarta. Bisa di baca di postingan ProsesLegalisasi Buku Nikah.

Contoh hasil legalisir di Tiga Instansi

Demikian pengalamanku mengurus dokumen pernikahan. Mudah-mudahan bermanfaat.



Berdasarkan pengalaman pribadi pada Februari 2012.

Labels: , ,

Step by Step Mengurus Dokumen Pernikahan Di India

by Nataline

Berikut Pengalamanku mengurus dokumen penikahan dengan WN India di India secara sipil (kristen). Mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk yang mau menikah di India secara sipil.

Setelah saling berkirim email dengan Kedutaan besar Indonesia di India dan Kedutaan besar India di Jakarta, mereka mengatakan untuk syarat-syarat nya bisa di tanya langsung di Local Registrar Office. Akhirnya suami ke sana dan dapat persyaratannya sbb (berlaku utk kedua belah pihak):

1. Copy passport (ID Card/Pan Card utk warga India)
2. Copy Birth Certificate
3. Single proof letter (dapetnya dari kantor kelurahan alamat rumahku)
4. Address Proof

Terus mereka juga ngasih marriage application form (form bisa dilihat disini) yang harus di isi dan ditanda tangani oleh calon kedua belah pihak dan disubmit kembali. Berhubung peraturan India bahwa pernikahan baru bisa dilakukan setelah 30 hari public declaration, jadi sang calon katanya harus berada di India kurang lebih 35 hari sebelumnya. Aku sempet bingung karena aku ga mau datang India dan nunggu lama. Jadi aku browsing apa ada alternatif lain. Dapatlah website ini http://www.madaan.com/marriage.html (attached)
dan cukup lega juga setelah baca. Lalu suami datang lagi ke Local registrar office dan tanya apa bisa formnya di tanda tangani oleh aku di negaranya dan dikirim ke India berikut persyaratan yang di perlukan? (Sambil nunjukin info di website itu). Ternyata si Madam nya bilang boleh...Jadi suami langsung scan dan kirim formnya via email.

Mulailah aku dengan mempersiapkan persyaratannya. Dokumen-dokumen yang diperlukan di legalisir di Kementrian Luar Negri dan Kementrian Hukum & HAM. Setelah dilegalisir di dua departemen tersebut, lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah. Lalu aku kirim via kurir semua dokumen tersebut barengan dengan marriage application form yang udah aku isi. Formnya aku kirim 5 copies takutnya ada salah tulis dipihak suami jadi jaga-jaga aja. Aku kirimnya awal Desember dan nyampe seminggu setelahnya.

Bulan menikah dipilih Februari 2013, jadi suami submit semua dokumen kalo ga salah tgl 31 Desember. Setelah dokumen lengkap, ternyata dari Local Registrar Office ngirim surat ke Kedutaan besar Indonesia Delhi untuk meminta No Objection Certificate (NOC). Lalu staf KBRI nelpon aku untuk minta syarat-syarat pengurusan NOC, sebagai berikut:

1. Copy passport aku dan suami
2. Address Proof aku dan suami
3. Affidavit parent aku (attached)
4. Single proof aku
 
Contoh Surat keterangan masih single dalam bahasa Indonesia

Contoh Surat keterangan masih single dalam bahasa Indonesia yang sudah di legalisir

Surat Keterangan single yang diterjemahkan

Surat keterangan single terjemahan - halaman legalisir
Contoh Surat Ijin Menikah dari orang tua (Affidavit Parents)

Setelah aku kirim syarat2nya ke Delhi, mereka akhirnya ngirim balik NOC (kata KBRI nya gratis) yang seharusnya langsung ke alamat registrar office. Tapi berhubung udah mau nikah besoknya jadi KBRI kirim via email dan dihari yang sama aku submit ke registrar office. And DONE! Besoknya siap deh menikah. Seminggu kemudian dapet deh marriage certificate.

Note:
Local Registrar Office yang dimaksud adalah Kantor Catatan Sipil kalau di Indonesia.

Labels: , ,

Proses Legalisasi Buku Nikah


PROSES LEGALISASI BUKU NIKAH UNTUK PERNIKAHAN YANG DILANGSUNGKAN DI INDONESIA

Kementerian Agama
(bertempat di: Jalan M.T. Thamrin no. 6 Jakarta Pusat lantai 7. Waktu: 08.00-15.00 istirahat 12.00-13.00)

Persyaratan:
  1. Mengisi formulir permohonan legalisasi.
  2. Menyerahkan foto copy KTP/ Surat Keterangan Domisili
  3. Menyerahkan foto copy kutipan akta nikah yang sudah dilegalisasi oleh KUA Kecamatan yang     menerbitkan sebanyak 3 eksemplar.
  4. Menyerahkan foto copy KTP bagi WNI.
  5. Menyerahkan foto copy passport bagi WNA.
  6. Menyerahkan surat izin tidak berhalangan     menikah dari Kedutaan/ Perwakilan Negara pemohon     yang telah di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia ( bagi pernikahan campuran )
  7. Menyerahkan foto copy Akte Cerai/ Akte Kematian jika yang bersangkutan berstatus janda/     duda.
  8. Apabila keperluan legilisasi di urus pihak ketiga, maka harus menyerahkan surat kuasa dan foto     copy KTP yang memberi yang meberi kuasa dan di tanda tangan di atas materai.

Biaya tidak ada (tapi biasanya petugas akan meminta biaya administrasi seikhlasnya) dan proses langsung bisa di tunggu.
Tujuan : Untuk mendapatkan legalisasi dari Kementerian Agama di Buku Nikah.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Bertempat di: Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan. Kantor Pelayanan Umum DitJen AHU [Administrasi Hukum Umum] di Loket 4 [sebelah kiri ujung dari pintu masuk]. Waktu: 09.00-15.00 istirahat 12.00-13.00)

Persyaratan:
  1. Membeli dan mengambil formulir legalisasi di     Koperasi berikut mapnya.
  2. Foto copy Buku Nikah/dokumen yang sudah     terdapat legalisir dari Kementerian Agama.
  3. Foto copy KTP ( WNI ).
  4. Materai Rp 6.000,-/ 1 Buku Nikah/ dokumen.
  5. Apabila keperluan legilisasi di urus pihak ketiga, makaharus menyerahkan surat kuasa dan foto copy KTP yang memberi yang memberi kuasa dan di tanda tangan di atas materai.

Proses legalisasi 2-3 hari kerja.
Biaya legalisasi yang langsung di bayar di loket BNI di dalam lobby Pelayanan Umum DitJen AHU Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biaya sebesar Rp 25.000,- /1 Buku Nikah/dokumen dan administrasi bank Rp 5.000,-
Tujuan : Untuk mendapatkan legalisasi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Buku Nikah.

Kementerian Luar Negeri
(Bertempat di: Jalan Pejambon No 6. Jakarta Pusat Direktorat Konsuler – Deplu (bagian pelayanan – di lantai dasar. Waktu: 09.30 – 16.00)

Persyaratan:
  1. Mengisi formulir/ surat permohonan legalisasi yang telah di sediakan oleh resepsionis.
  2. Foto copy Buku Nikah/dokumen yang sudah     terdapat legalisir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  3. Foto copy KTP ( WNI ).
  4. Materai Rp 6.000,-/ 1 Buku Nikah/ dokumen.
  5. Map warna kuning bersih/ baru di sertai nama pemohon dan jumlah dokumen tersebut.
  6. Apabila keperluan legalisasi di urus pihak ketiga, maka harus menyerahkan surat kuasa dan foto copy KTP yang memberi kuasa dan di tanda tangan di atas materai.
Proses legalisasi 2 - 3 hari kerja. Pengambilan pada kasir/ loket legalisasi.
Membayar biaya legalisasi sebesar Rp 10.000/1 Buku Nikah/dokumen dan dibayarkan langsung ke loket.

Catatan: Untuk nomor 2, 3 & 4 disediakan sebelum pergi ke Kementerian Luar Negeri atau dilakukan di koperasi Kementerian Hukum dan HAM karena di Kementerian Luar Negeri sendiri tidak ada Koperasi yang dekat dengan loket.
Tujuan : Untuk mendapatkan legalisasi dari Kementerian Luar Negeri di Buku Nikah.

Kedutaan India Jakarta
(Bertempat di Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. S-1, Kuningan, Jakarta Selatan 12950. Waktu pengajuan dokumen: 09.00-12.00. Waktu pengambilan dokumen: 16.00-16.30)

Persyaratan:
  1. Foto copy buku nikah yang sudah dilegalisasi di atas.
  2. Foto copy paspor suami.
Proses legalisasi dapat diambil pada hari yang sama.
Membayar biaya legalisasi sebesar Rp 138.000/1 Buku Nikah/dokumen (sudah termasuk biaya administrasi) dan dibayarkan langsung ke loket.

Proses selanjutnya adalah untuk mendaftarkan langsung pernikahan di India.

=============================
CATATAN & INFORMASI TAMBAHAN:

1. Tahapan legalisasi buku nikah yg harus melewati 3 institusi terkait (Depag, Depkumham, Deplu) MUTLAK dilakukan berurutan, tidak bisa di acak, sebagai cara pembuktian sah dari institusi yang paling terkait dengan pernikahan tersebut (Depag) hingga ke institusi yang jadi pintu keluar-masuk hubungan internasional (Deplu).

2. Dalam hal pernikahan di Indonesia dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS), maka proses legalisasi tidak memerlukan cap/pengesahan dari Depag, melainkan hanya Depkumham & Deplu.


Sumber: komunitaskawincampur.blogspot.com dan disempurnakan oleh Nindiayu Pratiwi.


Labels: , ,

The Dowry Prohibition Act, 1961

(Act No.28 of 1961)[2Oth May. 1961]

AN ACT TO PROHIBIT THE GIVING OR TAKING OF DOWRY

Be it enacted by Parliament in the Twelfth Year of the Republic of India as follows:
1. SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT.- (l) This Act maybe called the Dowry Prohibition Act, 1961
.(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. DEFINITION OF "DOWRY".- ln this Act, "dowry" means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly-
(a) by one party to a marriage to the other party to the marriage; or
(b) by the parents of either party to a marriage or by any other person to either party to the marriage or to any other person;
at or before or any time after the marriage in connection with the marriage of said parties but does not include dower or mahr in the case of persons to whom the Muslim Personal Law (Shariat) applies.
EXPLANATION I OmittedEXPLANATION II-The expression "valuable security" has the same meaning as in Sec. 30 of the Indian Penal Code (45 of 1860).
3. PENALTY FOR GIVING OR TAKING DOWRY. - If any person, after the commencement of this Act, gives or takes or abets the giving or taking of dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years, and with fine which shall not be less than fifteen thousand rupees or the amount of the value of such dowry, whichever is more:Provided that the court may, for adequate and special reasons to be recorded in the judgment, impose a sentence of  imprisonment for a term of less than five years.
(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to or, in relation to,-(a) presents which are given at the time of a marriage to the bride (without any demand having been made in that behalf):Provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with rule made under this Act;(b) presents which are given at the time of marriage to the bridegroom (without any demand having been made in that behalf):Provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with the rules made under this Act:Provided further that where such presents are made by or on behalf of the bride or any person related to the bride, such presents are of a customary nature and the value thereof is not excessive having regard to the financial status of the person by whom, or on whose behalf, such presents are given.
4. PENALTY FOR DEMANDING DOWRY.- If any person demands directly or indirectly, from the parents or other relatives or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years and with fine which may extend to ten thousand rupees:Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than six months.
4-A. BAN ON ADVERTISEMENT- If any person,-(a) offers, through any advertisement in any newspaper, periodical, journal or through any other media, any share in his property or if any money or both as a share in any business or other interest as consideration for the marriage of his son or daughter or any other relative.

(b) prints or publishes or circulates any advertisement referred to Cl. (a), he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months, but which may extend to five years, or with fine which may extend to fifteen thousand rupees:Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be recorded in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than six months.
5. AGREEMENT FOR GIVING OR TAKING DOWRY TO BE VOID.- Any agreement for the giving or taking of dowry shall be void.
6. DOWRY TO BE FOR THE BENEFIT OF THE WIFE OR HER HEIRS.- (1) Where any dowry is received by any person other than the woman in connection with whose marriage it is given, that person shall transfer it to the woman-(a) if the dowry was received before marriage, within three months after the date of marriage; or(b) if the dowry was received at the time of or after the marriage within three months after the date of its receipt; or(c) if the dowry was received when the woman was a minor, within three months after she has attained the age of eighteen years.and pending such transfer, shall hold it in trust for the benefit of the woman.

(2) If any person fails to transfer any property as required by sub-section (1) within the time limit specified therefor or as required by sub-section (3), he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months, but which may extend to two years or with fine which shall not be less than five thousand rupees, but which may extend to ten thousand rupees or with both.
(3) Where the woman entitled to any property under sub-section (1) dies before receiving it, the heirs of the woman shall be entitled to claim it from the person holding it for the time being:Provided that where such woman dies within seven years of her marriage, otherwise than due to natural causes, such property shall,-(a) if she has no children, be transferred to her parents, or(b) if she had children, be transferred to such children and pending such transfer, be held in trust for such children.(3-A) Where a person convicted under sub-section (2) for failure to transfer any property as required by sub-section (1) tor sub-section (3)] has not, before his conviction under that sub-section, transferred such property to the woman entitled thereto or, as the case may be, her heirs, parents or children, the Court shall, in addition to awarding punishment under that sub-section, direct, by order in writing, that such person shall transfer the property to such woman or, as the case may be, her heirs, parents or children within such period as may be specified in the order, andif such person fails to comply with the direction within the period so specified, an amount equal to the value of the property may be recovered from him as if it were a fine imposed by such Court and paid to such woman or, as the case may be, her heirs, parents or children.
(4) Nothing contained in this section shall affect provisions of Sec. 3 or Sec. 4.
7. COGNIZANCE OF OFFENCE.- Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),-(a) no Court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence under this Act;(b) no Court shall take cognizance of an offence under this Act except upon-(i) its own knowledge or a police report of the facts which constitute such offence, or(ii) a complaint by the person aggrieved by offence or a parent or other relative of such person, or by any recognized welfare institution or organisation;(c) it shall be lawful for a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class to pass any sentence authorised by this Act on any person convicted of any offence under this Act.EXPLANATION.- For the purposes of this sub-section, "recognized welfare institution or organisation" means a social welfare institution or organisation recognized in this behalf by the Central or State Government.
(2) Nothing in Chapter XXXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall apply to any offence punishable under this Act.
(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a statement made by the person aggrieved by the offence shall not subject such person to a prosecution under this Act. 
8. OFFENCES TO BE COGNIZABLE FOR CERTAIN PURPOSES AND TO BE NON-BAILABLE AND NON-COMPOUNDABLE .- (l) The Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall apply to offences under this Act as if they were cognizable offences-(a) for the purposes of investigation of such offences, and(b) for the purpose of matters other than-(i) matters referred to in Sec. 42 of that Code, and(ii) the arrest of a person without a warrant or without an order of a Magistrate.
(2) Every offence under this Act shall be non-bailable and non-compoundable. 
8-A. BURDEN OF PROOF IN CERTAIN CASES.Where any person is prosecuted for taking or abetting the taking of any dowry under Sec. 4, or the demanding of dowry under Sec. 4, the burden of proving that he has not committed an offence under those sections shall be on him. 
8-B. DOWRY PROHIBITION OFFICERS.- (1) The State Government may appoint as many Dowry Prohibition Officers as it thinks fit and specify the areas in respect of which they shall exercise their jurisdiction and powers under this Act.
(2) Every Dowry Prohibition Officer shall exercise and perform the following powers and functions, namely: -(a) to see that the provisions of this Act are complied with;(b) to prevent, as far as possible, the taking or abetting the taking of, or the demanding of, dowry;(c) to collect such evidence as may be necessary for the prosecution of persons committing offence under the Act; and(d) to perform such additional functions as may be assigned to him by the State Government, or as may be specified in the rules made under this Act.
(3) The State Government may, by notification in the official Gazette confer such powers of a police officer as may be specified in the notification, on the Dowry Prohibition Officer who shall exercise such powers subject to such limitation and conditions as may be specified by rules made under this Act.
(4) The State Government may, for the purpose of advising and assisting the Dowry Prohibition Officer in the efficient performance of their functions under this Act, appoint an advisory board consisting of not more than five social welfare workers (out of whom at least two shall be women) from the area in respect of which such Dowry Prohibition Officer exercises jurisdiction under-sub-section (1).
9. POWER TO MAKE RULES.- (1) The Central Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-(a) the form and manner in which, and the persons by whom, any list of presents referred to in sub-section (2) of Sec. 3 shall be maintained and all other matters connected therewith; and(b) the better co-ordination of policy and action with respect to the administration of this Act.
(3) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be, so, however. that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
10. POWER OF THE STATE GOVERNMENT TO MAKE RULES.- (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:(a) the additional functions to be performed by the Dowry Prohibition Officers under sub-section (2) of Sec. 8-B;(b) limitations and conditions subject to which a Dowry Prohibition Officer may exercise his functions under sub- section (3) of Sec. 8-B.
(3) Every rule made by the State Government under this section shall be laid as soon as may be after it is made before the State Legislature.

THE DOWRY PROHIBITION (MAINTENANCE OF LISTS OF PRESENTS TO THE BRIDE AND BRIDEGROOM) RULES, 1985

G.S.R. 664(E), DATED 19TH AUGUST, 1985.- In exercise of the powers conferred by Sec. 9 of the Dowry Prohibition Act, 1961(28 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules, namely:
1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT.- (1) These rules may be called the Dowry Prohibition (Maintenance of Lists of Presents to the Bride and Bridegroom) Rules, 1985.
(2) They shall come into force on the 2nd day of October, 1985, being the date appointed for the coming into force of the Dowry Prohibition (Amendment) Act, 1984 (63 of 1984).
2. RULES IN ACCORDANCE WITH WHICH LISTS OF PRESENTS ARE TO BE MAINTAINED.-(1) The lists of presents which are given at the time of the marriage to the bride shall be maintained by the bride.
(2) The list of presents which are given at the time of the marriage to the bridegroom shall be maintained by the bridegroom.
(3) Every list of presents referred to in sub-rule (1) or sub- rule (2),- (a) shall be prepared at the time of the marriage or as soon as possible after the marriage;(b) shall be in writing;(c) shall contain,-
(i) a brief description of each present;
(ii) the approximate value of the present;
(iii) the name of the person who has given the present; and
(iv) where the person giving the present is related to the bride or bridegroom, a description of such relationship;(d) shall be signed by both the bride and the bridegroom.EXPLANATION 1.-where the bride is unable to sign, she may affix her thumb-impression in lieu of her signature after having the list read out to her and obtaining the signature on the list, of the person who has so read out the particulars contained in the list.EXPLANATION 2.-where the bridegroom is unable to sign, he may affix his thumb-impression in lieu of his signature after having the list read out to him and obtaining the signature on the list to the person who has so read out the particulars contained in the list.
(4) The bride or the bridegroom may, if she or he so desires, obtain on either or both of the lists referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2) the signature or signatures of any relations of the bride or the bridegroom or of any other person or persons present at the time of the marriage.

Labels: , ,

The Special Marriage Act, 1954

(Act No.43 of 1954)[9th October 1954]

An Act to provide a special form of marriage in certain cases, for the registration of such and certain other marriages and for divorce.
Be it enacted by Parliament in the Fifth Year of the Republic of India as follows:
1. Short title, extent and commencement- (1) This Act may be called the Special Marriage Act, 1954.
(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir, and applies also to citizens of India domiciled in the territories to which the Act extends who are in the State of Jammu and Kashmir.
(3) It shall come into force on such date, i.e.1st January, 1955 as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. Definitions- In this Act, unless the context otherwise, requires,-
(a) (* * * *) Omitted
(b) "degrees of prohibited relationship" - a man and any of the persons mentioned in Part I of the First Schedule and a woman and any of the persons mentioned in Part II of the said Schedules are within the degrees of prohibited relationship. Explanation I.- Relationship includes,-a) relationship by half or uterine blood as well as by full blood:b) illegitimate blood relationship as well as legitimate;c) relationship by adoption as well as by blood;and all terms of relationship in this Act shall be construed accordingly.Explanation II.- "Full blood" and "half blood"- two persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor by the same wife and by half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives. Explanation III.- "Uterine blood"- two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestress but by different husbands.Explanation IV.-In Explns. II and III. "ancestor" includes the father and "ancestress" the mother;
(d) "district", in relation to a Marriage Officer, means the area for which he is appointed as such under sub-section (1) or sub-section (2) of Sec.3;
(e) "District Court" means, in any area for which there is a City Civil Court, and in any other area, the principal Civil Court of original jurisdiction, and includes any other Civil Court which may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette as having jurisdiction in respect of the matters dealt with in this Act:
(f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
(g) "State Government", in relation to a Union territory, means the Administrator thereof.

Solemnization of Special Marriages

4. Conditions relating to solemnization of special marriage.-

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force relating to the solemnization of marriages, a marriage between any two persons may be solemnized under this Act, if at the time of the marriage the following conditions are fulfilled namely:
(a) Neither party has a spouse living:
(b) neither party-
(i) is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind, or
(ii) though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children; or
(iii) has been subject to recurrent attacks of insanity or epilepsy;
(c) the male has completed the age of twenty-one years and the female the age of eighteen years;
(d) the parties are not within the degrees of prohibited relationship:Provided that where a custom governing at least one of the parties permits of a marriage between them, such marriage may be solemnized, notwithstanding that they are within the degrees of prohibited relationship: and
(e) where the marriage is solemnized in the State of Jammu and Kashmir, both parties arecitizens of India domiciled in the territories to which this Act extends.Explanation- In this section, "customs, in relation to a person belonging to any tribe, community, group or family, means any rule which the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf as applicable to members of that tribe, community, group or family:Provided that no such notification shall be issued in relation to the members of any tribes, community, group or family, unless the State Government is satisfied-
(i) that such rule has been continuously and uniformly observed for a long time among those members;
(ii) that such rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy; and
(iii)that such rule is applicable only to a family, has not been discontinued by the family.
5. Notices of intended marriage.- When a marriage is intended to be solemnized under this Act, the parties of the marriage shall give notice thereof in writing in the Form specified in the Second Scheduleto the Marriage Officer of the district in which at least one of the parties to the marriage has resided for a period of not less than thirty days immediately preceding the date on which such notice is given.
6. Marriage Notice Book and publication.- (1) The Marriage Officer shall keep all notices given under Sec. 5 with the records of his office and shall also forthwith enter a true copy of every such notice in a book prescribed for that purpose, to be called the Marriage Notice Book, and such book shall be open for inspection at all reasonable times, without fee, by any person desirous of inspecting the same.
(2) The Marriage Officer shall cause every such notice to be published by affixing a copy thereof to some conspicuous place in his office.
(3) Where either of the parties to an intended marriage is not permanently residing within the local limits of the district of the Marriage Officer to whom the notice has been given under Sec. 5, the Marriage Officer shall also cause a copy of such notice to be transmitted to the Marriage Officer of the districtwithin whose limits such party is permanently residing, and that Marriage Officer shall thereupon cause a copy thereof to be affixed to some conspicuous place in his office.
7. Objection to marriage.- (1) Any person may, before the expiration of thirty days from the date on which any such notice has been published under sub-section
(2) of Sec. 6, object to the marriage on the ground that it would contravene one or more of the conditions specified in Sec.4.(2)After the expiration of thirty days from the date on which notice of an intended marriage has been published under sub-section (2) of Sec. 6, the marriage may be solemnized, unless it has been previously objected to under sub-section (1).
(3) The nature of the objection shall be recorded in writing by the Marriage Officer in the Marriage Notice Book, be read over and explained if necessary, to the person making the objection and shall be signed by him or on his behalf.
8. Procedure on receipt of objection.- If an objection is made under Sec. 7 to an intended marriage the Marriage Officer shall not solemnize the marriage until he has inquired into the matter of the objection and is satisfied that it ought not to prevent the solemnization of the marriage or the objection is withdraw by the person making it; but the Marriage Officer shall not take more than thirty days from the date of the objection for the purpose of inquiring into the matter of the objection and arriving at a decision.
(2) If the Marriage Officer upholds the objection and refuses to solemnize the marriage, either party to the intended marriage may, within a period of thirty days from the date of such refusal, prefer an appeal to the District Court within the local limits of whose jurisdiction the Marriage Officer has his office, and the decision of the District Court on such appeal shall be final, and the Marriage Officer shall act in conformity with the decision of the Court.
9. Powers of Marriage Officers in respect of inquiries.- (1)For the purpose of any inquiry under Sec.8, the Marriage Officer shall have all the powers vested in a Civil Court under the Code of CivilProcedure, 1908(5 of 1908), when trying a suit in respect of the following matters, namely:
(a) summoning and enforcing the attendance of witnesses and examining them on oath;
(b) discovery and inspection;
(c) compelling the production of documents;
(d) reception of evidence on affidavits; and(e) issuing commissions for the examination of witnesses;and any proceeding before the Marriage Officer shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of Sec.193 of the Indian Penal Code (45 of 1960).
2) If it appears to the Marriage Officer that the objection made to an intended marriage is not reasonable and has not been made in good faith he may impose on the person objecting costs, by way of compensation not exceeding one thousand rupees, and award the whole, or any part thereof to the parties to the intended marriage, and any order of costs so made may be executed in the same manner as a decree passed by the District Court within the local limits of whose jurisdiction the Marriage Officer has his office.

10. Procedure on receipt of objection by Marriage Officer abroad.-

Where an objection is made under Sec.7 to a Marriage Officer in the State of Jammu and Kashmir in respect of an intended marriage in the State and the Marriage Officer, after making such inquiry into the matter as he thinks fit, entertains a doubt in respect thereof, he shall not solemnize the marriage but shall transmit the record with such statement respecting the matter as he thinks fit to the Central Government, and the Central Government, after making such inquiry into the matter and after obtaining such advice as it thinks fit, shall give its decision thereon in writing to the Marriage Officer shall act in conformity with the decision of the Central Government.
11. Declaration by parties and witnesses.- Before the marriage is solemnized the parties and three witnesses shall, in the presence of the Marriage Officer, sign a declaration in the Form specified in the Third Schedule to this Act, and the declaration shall be countersigned by the Marriage Officer.
12. Place and form of solemnization.- (1) The marriage may be solemnized at the office of the Marriage Officer or at such other place within a reasonable distance therefrom as the parties may desire, and upon such conditions and the payments of such additional fees as may be prescribed.

(2) The marriage may be solemnized in any form which the parties may choose to adopt:Provided that it shall not be complete and binding on the parties unless each party says to the other in the presence of the Marriage Officer and the three witnessess and in any language understood by the parties,- "I
(A) take thee
(B), to be my lawful wife (or husband)".
13. Certificate of marriage.- (1) When the marriage has been solemnized the Marriage Officer shall enter a certificate thereof in the Form specified in the Fourth Schedule in a book to be kept by him for that purpose and to be called the Marriage Certificate Book and such certificate shall be signed by the parties to the marriage and the three witnesses.
(2) On a certificate being entered in the Marriage Certificate Book by the Marriage Officer, the certificate shall be deemed to be conclusive evidence of the fact that a marriage under this Act has been solemnized and that all formalities respecting the signatures of witnesses have been complied with.
14. New notice when marriage not solemnized within three months.- Whenever a marriage is not solemnized within three calender months from the date on which notice thereof has been given to the Marriage Officer as required by Sec. 5 or where an appeal has been filed under sub-section (2) of Sec.8, within three months from the date of the decision of the District Court on such appeal or where the record of a case has been transmitted to the Central Government under Sec.10, within three months from the date of decision of the Central Government, the notice and all other proceedings arising therefrom shall be deemed to have lapsed, and no marriage Officer shall solemnize the marriage until a new notice has been given in the manner laid down in this Act.

CHAPTER III Registration of Marriage Celebrated in other forms

15. Registration of marriages celebrated in other forms.-

Any marriage celebrated, whether before or after the commencement of this Act, other than a marriage solemnized under the Special Marriage Act, 1872 or under this Act, may be registered under this Chapter by a Marriage Officer in the territories to which this Act extends if the following conditions are fulfilled, namely:
(a) a ceremony of marriage has been performed between the parties and they have been living together as husband and wife ever since
(b) neither party has at the time of registration more than one spouse living;
(c) neither party is an idiot or a lunatic at the time of registration:
(d) the parties have completed the age of twenty-one year at the time of registration;
(e) the parties are not within the degrees of prohibited relationship:Provided that in case of a marriage celebrated before the commencement of this Act, this condition shall be subject to any law, custom or usage having the force of law governing each of them which permits of a marriage between the two; and
(f) the parties have been residing within the district of the Marriage Officer for a period of not less than thirty days immediately preceding the date on which the application is made to him for registration of the marriage.
16. Procedure for registration.- Upon receipt of an application signed by both the parties to the marriage for the registration of their under this chapter, the Marriage Officer shall give public notice thereof in such manner as may be prescribed and after allowing a period of thirty days for objection and after hearing any objection received within that period, shall, if satisfied that all the conditions mentioned in Sec. 15 are fulfilled, enter a certificate of the marriage in the Marriage Certificate Book in the Form specified in the Fifth Schedule and such certificate shall be signed by the parties to the marriage and by three witnesses.
17. Appeals from orders under Sec. 16.- Any person aggrieved by any order of a Marriage Officer refusing to register a marriage under this Chapter may, within thirty days from the date of order, appeal against that order to the District Court within the local limits of whose jurisdiction the Marriage Officer has his office, and the decision of the District Court on such appeal shall be final, and the Marriage Officer to whom the application was made shall act in conformity with such decision.
18. Effect of registration of marriage under this Chapter.- Subject to the provisions contained in sub-section (2) of Sec.24 where a certificate of marriage has been finally entered in the Marriage Certificate Book under this Chapter, the marriage shall, as from the date of such entry, be deemed to be a marriage solemnized under this Act, and all children born after the date of the ceremony of marriage (whose names shall also be entered in the Marriage Certificate Book) shall in all respects be deemed to be and always to have been the legitimate children of their parents:
Provided that nothing contained in this section shall be construed as conferring upon any such children any rights in or to the property of any person other than their parents in any case where, but for the passing of this Act, such children would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of their not being the legitimate children of their parents.

CHAPTER IV Consequences of Marriage under this Act

19. Effect of marriage on member of undivided family- The marriage solemnized under this Act of any member of an undivided family who professes the Hindu, Buddhist, Sikh or Jaina religion shall be deemed to effect his severance from such family.
20. Rights and disabilities not affected by Act.- Subject to the provisions of Sec. 19, any person whose marriage is solemnized under this Act, shall have the same rights and shall be subject to the same disabilities in regard to the right of succession to any property as a person to whom the Caste Disabilities Removal Act, 1850 (21 of 1850), applies.

21. Succession to property of parties married under Act.-

Notwithstanding any restrictions contained in the Indian Succession Act,1925 (39 of 1925), with respect to its application to members of certain communities, succession to the property of any person whose marriage is solemnized under this Act and to the property of the issue of such marriage shall be regulated by the provisions of the said Act and for the purposes of this section that Act shall have effect as if Chapter III of Part V (Special Rules for Parsi Intestates) had been omitted therefrom.
21-A. Special provision in certain cases .- Where the marriage is solemnized under this Act of any person who professes the Hindu, Buddhist, Sikh or Jain religion with a person who professes the Hindu, Buddhish, Sikh or Jain religion. Secs. 19 and 21 shall not apply and so much of Sec. 20 as creates a disability shall also not apply.

CHAPTER V

Restitution of Conjugal Rights and Judicial Separation

22. Restitution of conjugal rights.- When either the husband or the wife has, without reasonable excuse, withdrawn from the society of the other the aggrieved party may apply by petition to the District Court for restitution of conjugal rights, and the Court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition, and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly.Explanation- Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society.
23. Judicial separation.- (1) A Petition for judicial separation may be presented to the District Court either by the husband or the wife.-
(a) on any of the grounds specified in sub-section (1) and sub-section (1-A) of Sec. 27 on which a petition for divorce might have been presented;or
(b) on the grounds of failure to comply with a decree for restitution of conjugal rights and the Court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition, and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree judicial separation accordingly.
(2) Where the Court grants a decree for judicial separation, it shall be no longer obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent, but the Court may, on the application by petition of either party and on being satisfied of the truth of the statements made in such petition rescind the decree if it considers it just and reasonable to do so.

CHAPTER VI

Nullity of Marriage and Divorce

24. Void marriages.- (1) Any marriage solemnized under this Act shall be null and void (and may, on a petition presented by either party thereto against the other party, be so declared) by a decree of nullity if-(i) any of the conditions specified in Cls.(a),(b), (c) and (d) of Sec. 4 has not been fulfilled : or(ii) the respondent was impotent at the time of the marriage and at the time of the institution of the suit.
(2) Nothing contained in this section shall apply to any marriage deemed to be solemnized under the Act within the meaning of Sec. 18, but the registration of any such marriage under Chapter III may be declared to be of no effect if the registration was in contravention of any of the conditions specified in Cls.(a) to (e) of Sec. 15:Provided that no such declaration shall be made in any case where an appeal has been preferred under Sec.17 and the decision of the District Court has become final.
25. Voidable marriages.- Any marriage solemnized under this Act shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity, if-
(i) the marriage has not been consummated owing to the wilful refusal of the respondent to consummate the marriage ;or
(ii) the respondent was at the time of the marriage pregnant by some person other than the petitioner; or
(iii) the consent of either party to the marriage was obtained by coercion or fraud, as defined in the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872):Provided that in the case specified in Cl.(ii) the Court shall not grant a decree unless it is satisfied-
(a) that the petitioner was at the time of the marriage ignorant of the facts alleged;
(b) that proceedings were instituted within a year from the date of the marriage; and
(c) the marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of existence of the grounds a decree : Provided further that in the case specified in Cl.(iii), the Court shall not grant a decree if,-(a) proceedings have not been instituted within one year after the coercion had ceased or, as the case may be, the fraud had been discovered; or
(b) the petitioner has with his or her free consent lived with the other party to the marriage as husband and wife after the coercion had ceased or as the case may be, the fraud had been discovered.

26. Legitimacy of children of void and voidable marriages.-

(1) Notwithstanding that a marriage is null and void under Sec. 24, any child of such marriage who would have been legitimate if the marriage had been valid, shall be legitimate, whether such child is born before or after the commencement of the Marriage Laws(Amendment) Act, 1976, and whether or not a decree of nullity is granted in respect of that marriage under this Act and whether or not the marriage is held to be void otherwise than on a petition under this Act.
(2) Where a decree of nullity is granted in respect of a voidable marriage under Sec.25, any child begotten or conceived before the decree is made, who would have been the legitimate child of the parties to the marriage if at the date of the decree it has been dissolved instead of being annulled, shall be deemed to be their legitimate child notwithstanding the decree of nullity.
(3) Nothing contained in sub-section (1) or sub-section (2) shall be construed as conferring upon any child of a marriage which is null and void or which is annulled by a decree of nullity under Sec. 25, any rights in or to the property of any person, other than the parents, in any case, where, but for the passing of this Act, such child would have been incapable of possessing or requiring any such rights by reason of his not being the legitimate child of his parents.
27. Divorce.- (1) Subject to the provisions of this Act and to the rules made thereunder, a petition for divorce may be presented to the District Court either by the husband or the wife on the ground that the respondent-
(a) has, after the solemnization of the marriage had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse; or
(b) has deserted the petitioner for a continuous period of not less than two years immediately proceeding the presentation of the petition; or
(c) is undergoing a sentence of imprisonment for seven years or more for an offence as defined in the Indian Penal Code (45 of 1860); or
(d) has since the solemnization of the marriage treated the petitioner with cruelty; or
(e) has been incurably of unsound mind, or has been suffering continuously or intermittently from mental disorder of such a kind, and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent.Explanation- In this Clause- (a) the expression "mental disorder" means mental illness, arrested or incomplete development of mind, psychopathic disorder or any other disorder or disability of mind and includes schizophrenia;(b) the expression "psychopathic disorder" means a persistent disorder or disability of mind (whether or not including sub-normality of intelligence) which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the respondent and whether or not it requires or is susceptible to medical treatment; or
(f) has been suffering from venereal disease in a communicable form; or
(g) has been suffering from leprosy, the disease not having been contracted from the petitioner; or
(h) has not been heard of as being alive for a period of seven years or more by those persons who would naturally have heard of the respondent if the respondent had been alive;Explanation- In this sub-section, the expression "desertion" means desertion of the petitioner by the other party to the marriage without reasonable cause and without the consent or against the wish of such party and includes the wilful neglect of the petitioner by the other party to the marriage, and its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly.(1-A) A wife may also present a petitioner for divorce to the District Court on the ground.-
(i) that her husband has, since the solemnization of the marriage, been guilty of rape, sodomy or bestiality;(ii) that in a suit under Sec. 18 of the Hindus Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956), or in a proceeding under Sec. 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), or under the corresponding Sec. 488 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), a decree or order, as the case may be, has been passed against the husband awarding maintenance to the wife notwithstanding that she was living apart and that since the passing of such decree or order, cohabitation between the parties has not been resumed for one year or upwards.(2) Subject to the provisions of the Act and to the Rules made thereunder, either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of the Special Marriage (Amendment) Act, 1970, may present a petition for divorce to the District Court on the ground-(i) that there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the marriage for a period of one year or upwards after the passing of a decree for judicial separation in a proceeding to which they were parties; or(ii) that there has been no restitution of conjugal rights as between the parties to the marriage for a period of one year or upwards after the passing of a decree for restitution of conjugal rights in a proceeding to which they were parties.
27-A. Alternate relief in divorce proceedings- In any proceeding under this Act, on a petition for a dissolution of marriage by a decree of divorce, except in so far as the petition is founded on the ground mentioned in Cl. (h) of sub-section (1) of Sec. 27, the Court may, if it considers it just so to do, having regard to the circumstances of the case, pass instead a decree for judicial separation.
28. Divorce by mutual consent.- (1) Subject to the provisions of this Act and to the rules made thereunder, a petition for divorce may be presented to the District Court by both the parties together on the ground that they have been living separately for a period of one year or more, that they have not been able to live together and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved.
(2) On the motion of both the parties made not earlier than six months after the date of the presentation of the petition referred to in sub-section (1) and not later than eighteen months after the said date, if the petition is not withdrawn in the meantime, the District Court shall, on being satisfied, after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit, that a marriage has been solemnized under this Act and that the avertments in the petition are true, pass a decree declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree.
29. Restriction on petitions for divorce during first three years after marriage.- (1) No petition for divorce shall be presented to the District Court unless at the date of the presentation of the petition one year has passed since the date of entering the certificate of marriage in the Marriage Certificate Book:Provided that the District Court may, upon application being made to it allow a petition to be presented before one year has passed on the ground that the case is one of exceptional hardship suffered by the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent, but if it appears to the District Court at the hearing of the Petition that the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, the District Court may, if it pronounces a decree, do so subject to the condition that the decree shall not have effect until after the expiry of one year from the date of the marriage or may dismiss the petition, without prejudice to any petition, which may be brought after the expiration of the said one year upon the same or substantially the same facts, as those proved in support of the petition so dismissed.
(2) In disposing of any application under this section for leave to present a petition for divorce before the expiration of one year from the date of the marriage, the District Court shall have regard to the interests of any children of the marriage, and to the question whether there is a reasonable probability of a reconciliation between the parties before the expiration of the said one year.
30. Re-marriage of divorced persons- Where a marriage has been dissolved by a decree of divorce, and either there is no right of appeal against the decree or if there is such a right of appeal, the time for appealing has expired without an appeal having been presented or an appeal has been presented but has been dismissed, either party to the marriage may marry again.

CHAPTER VII

Jurisdiction and Procedure

31. Court to which petition should be made.- (1) Every petition under Chapter V or Chapter VI shall be presented to the District Court within the local limits of whose original civil jurisdiction:-
(i) the marriage was solemnized; or
(ii)the respondent, at the time of the presentation of the petition resides; or
(iii) the parties to the marriage last resided together; or
(iv) the petitioner is residing at the time of the presentation of the petition, in a case where the respondent is, at that time, residing outside the territories to which this Act extends or has not been heard of as being alive for a period of seven years by those who would naturally have heard of him if he was alive.
(2) Without prejudice to any jurisdiction exercisable by the Court under sub-section
(1), the District Court may, by virtue of this sub-section, entertain a petition by a wife domiciled in the territories to which this Act extends for nullity of marriage or for divorce if she is resident in the said territories and has been ordinarily resident , therein for a period of three years immediately preceding the presentation of the petition and the husband is not resident in the said territories.
32. Contents and verification of petitions.- (1) Every petition under Chapter V or Chapter VI shall state, as distinctly as the nature of the case permits, the facts on which the claim to relief is founded and shall also state that there is no collusion between the petitioner and the other party to the marriage.
(2) The statements contained in every such petition shall be verified by the petitioner or some other competent person in the manner required by law for the verification of plaints and may, at the hearing, be referred to as evidence.
33. Proceedings to be in camera and may not be printed or published.- (1) Every proceeding under this Act shall be conducted in camera and it shall not be lawful for any person to print or publish any matter in relation to any such proceeding except a judgment of the High Court or of the Supreme Court printed or published with the previous permission of the Court.
(2) If any person prints or publishes any matter in contravention of the provisions contained in sub-section (1), he shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.
34. Duty of Court in passing decrees.- (1) In any proceeding under Chapter V or Chapter VI, whether defended or not, if the Court if satisfied that,-
(a) any of the grounds for granting relief exists; and
(b) where the petition is founded on the ground specified in Cl.(a) of sub-section (1) of Sec. 27, the petitioner has not in any manner been accessory to or connived at or condoned the act of sexual intercourse referred to therein or where the ground of the petition is cruelty, the petitioner has not in any manner condoned the cruelty; and
(c) when divorce is sought on the ground of mutual consent, such consent has not been obtained by force, fraud or undue influence; and
(d) the petition is not presented or prosecuted in collusion with the respondent; and
(e) there has not been any unnecessary or improper delay in instituting the proceedings; and
(f) there is no other legal ground why the relief should not be granted; then, and in such a case, but not otherwise, the Court shall decree such relief accordingly
.(2) Before proceeding to grant any relief under this Act it shall be the duty of the Court in the first instance, in every case where it is possible so to do consistently with the nature and circumstances of the case, to make every endeavour to bring about a reconciliation between the parties :Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any proceeding wherein relief is sought on any of the grounds specified in Cls.(c), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (1) of Sec.27.(3) For the purpose of aiding the Court in bringing about such reconciliation, the Court may, if the parties so desire or if the Court thinks it just and proper so to do, adjourn the proceedings for a reasonable period not exceeding fifteen days, and refer the matter to any person named by the parties in this behalf or to any person nominated by the Court if the parties fail to name any person, with directions to report to the Court as to whether reconciliation can be and has been effected and the Court shall in disposing of the proceeding have due regard to the report.(4) In every case where a marriage is dissolved by a decree of divorce, the Court passing the decree shall give a copy thereof free of cost to each of the parties.
35. Relief for respondent in divorce and other proceedings.-- In any proceeding for divorce or judicial separation or restitution of conjugal rights, the respondent may not only oppose the relief sought on the ground of petitioner's adultery, cruelty or desertion, but also make counter-claim for any relief under this Act on that ground, and if the petitioner's adultery, cruelty or desertion is proved, the Court may give to the respondent any relief under this Act to which he or she would have been entitled if he or she had presented a petition seeking such relief on that ground.
36. Alimony pendente lite.-- Where in any proceeding under Chapter V or Chapter VI it appears to the District Court that the wife has no independent income sufficient for her support and the necessary expenses of the proceeding, it may, on the application of the wife, order the husband to pay to her the expenses of the proceeding, and weekly or monthly during the proceeding such sum as having regard to the husband's income, it may seem to the Court to be reasonable.
37. Permanent alimony and maintenance.-- (1) Any Court exercising jurisdiction under Chapter V or Chapter VI may, at the time of passing any decree or at any time subsequent to the decree, on application made to it for the purpose, order that the husband shall secure to the wife for her maintenance and support, if necessary, by a charge on the husband's property, such gross sum or such monthly or periodical payment of money for a term not exceeding her life, as having regard to her own property, if any, her husband's property and ability, the conduct of the parties and other circumstances of the case it may seem to the Court to be just.
(2) If the District Court is satisfied that there is a change in the circumstances of either party at any time after it has made an order under sub-section (1), it may at the instance of either party, vary, modify or rescind any such order in such manner as it may seem to the Court to be just.
(3) If the District Court is satisfied that the wife in whose favour an order has been made under this section has remarried or is not leading a chaste life, it may, at the instance of the husband vary, modify or rescind any such order and in such manner as the Court may deem just.
38. Custody of children.-- In any proceeding under Chapter V or Chapter VI the District Court may, from time to time, pass such interim orders and make such provisions in the decree as it may seem to it to be just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor children, consistently with their wishes wherever possible, and may, after the decree, upon application by petition for the purpose, make, revoke, suspend or vary, from time to time, all such orders and provisions with respect to the custody, maintenance and education of such children as might have been made by such decree or interim orders in case the proceeding for obtaining such decree were still pending.
39. Appeals from decrees and orders.-- (1) All decrees made by the Court in any proceeding under Chapter V or Chapter VI shall, subject to the provisions of sub-section (3), be appealable as decrees of the Court made in the exercise of its original civil jurisdiction, and such appeal shall lie to the Court to which appeals ordinarily lie from the decisions of the Court given in the exercise of its original civil jurisdiction.
(2) Orders made by the Court in any proceeding under this Act under Sec.37 or Sec.38 shall subject to the provisions of Sub-section (3), be appealable if they are not interim orders, and every such appeal shall lie to the Court to which appeals ordinarily lie from the decisions of the Court given in the exercise of its original civil jurisdiction.
(3) There shall be no appeal under this section on the subject of the costs only.(4) Every appeal under this section shall be preferred within a period of thirty days from the date of the decree or order.
39-A. Enforcement of decrees and orders.-- All decrees and orders made by the Court in any proceeding under Chapter V or Chapter VI shall be enforced in the like manner as the decrees and orders of the Court made in the exercise of its original civil jurisdiction for the time being are enforced.
40. Application of Act 5 of 1908.-- Subject to the other provisions contained in this Act, and to such rules as the High Court may make in this behalf, all proceedings under this Act shall be regulated, as far as may be, by the Code of Civil Procedure, 1908.
40-A. Power to transfer petitions in certain cases.-- (1) Where--(a) a petition under this Act has been presented to the District Court having jurisdiction by a party to the marriage praying for a decree for judicial separation under Sec.23 or for a decree of divorce under Sec.27, and(b) another petition under this act has been presented thereafter by the other party to the marriage praying for decree for judicial separation under Sec.23, or for decree of divorce under Sec.27 on any ground whether in the same District Court or in a different District Court, in the same State or in a different State.the petition shall be dealt with as specified in sub-section
(2).(2) In a case where sub-section (1) applies.--(a) if the petitions are presented to the same District Court, both the petitions shall be tried and heard together by that District Court :(b) if the petitions are presented to different District Courts the petition presented later shall be transferred to the District Court in which the earlier petition was presented and both the petitions shall be heard and disposed of together by the District Court in which the earlier petition was presented.
(3) In a case where Cl. (b) of sub-section (2) applies, the Court or the Government, as the case may be, competent under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), to transfer any suit or proceeding from the District Court in which the later petition has been presented to the District Court in which the earlier petition is pending shall exercise its powers to transfer such later petition as if it had been empowered so to do under the said Code.
40-B. Special provision relating to trial and disposal of petitions under the Act.- (1) The trial of a petition under this Act shall so far as is practicable consistently with the interests of justice in respect of the trial, be continued from day to day until its conclusion, unless the Court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded.
(2) Every petition under this Act shall be tried as expeditiously as possible and endeavour shall be made to conclude the trial within six months from the date of service of notice of the petition on the respondent.
(3) Every appeal under this Act shall be heard as expeditiously as possible, and endeavour shall be made to conclude the hearing within three months from the date of service of notice of appeal on the respondent.
40-C. Documentary evidence.-- Notwithstanding anything contained in any enactment to the contrary, no document shall be inadmissible in evidence in any proceeding at the trial of a petition under this Act on the ground that it is not duly stamped or registered.
41. Power of High Court to make rules regulating procedure.-- (1) The High Court shall, by notification in the Official Gazette, make such rules consistent with the provisions contained in this Act and the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), as it may consider expedient for the purpose of carrying into effect the provisions of Chapters V, VI and VII.
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules shall provide for.--
(a) the impleading by the petitioner of the adulterer as a co-respondent on a petition for divorce on the ground of adultery, and the circumstances in which the petitioner may be excused from doing so:
(b) the awarding of damages against any such co-respondent,
(c) the intervention in any proceeding under Chapter V or Chapter VI by any person not already a party thereto :
(d) the form and contents of petitions for nullity of marriage or for divorce and the payment of costs incurred by parties to such petitions ; and
(e) any other matter for which no provision or no sufficient provision is made in this Act, and for which provision is made in the Indian Divorce Act, 1869 (4 of 1869).
42. Saving.-- Nothing contained in this Act shall affect the validity of any marriage not solemnized under its provisions; not shall this Act be deemed directly or indirectly to affect the validity of any mode of contracting marriage.
43. Penalty on married person marrying again under this Act.-- Save as otherwise provided in Chapter III, every person who, being at the time married procures a marriage of himself or herself to be solemnized under this Act shall be deemed to have committed an offence under Sec. 494 or Sec. 495 of the Indian Penal Code 1860 (45 of 1860), as the case may be, and the marriage so solemnized shall be void.
44. Punishment of bigamy.-- Every person whose marriage is solemnized under this Act and who, during the lifetime of his or her wife or husband, contracts any other marriage shall be subject to the penalties provided in Secs.494 and 495 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) for the offence of marrying again during the lifetime of a husband of wife, and the marriage so contracted shall be void.
45. Penalty for signing false declaration or certificate.-- Every person making, signing or attesting any declaration or certificate required by or under this Act containing a statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true shall be guilty of the offence described in Sec.199 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).
46. Penalty for wrongful action of Marriage Officer.-- Any Marriage Officer who knowingly and willfully solemnizes a marriage under this Act,--(1) without publishing a notice regarding such marriage as required by Sec.5 ; or(2) within thirty days of the publication of the notice such marriage; or(3) in contravention of any other provision contained in this Act, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.
47. Marriage Certificate Book to be open to inspection-- (1) The Marriage Certificate Book kept under this Act shall at all reasonable times be open for inspection and shall be admissible as evidence of the statements therein contained.
(2) Certified extracts from the Marriage Certificate Book shall, on application, be given by the Marriage Officer to the applicant on payment by him of the prescribed fee.
48. Transmission of copies of entries in marriage records.-- Every Marriage Officer in a State shall send to Registrar-General of Births, Deaths and Marriages of that State at such intervals and in such form as may be prescribed, a true copy of all entries made by him in the Marriage Certificate Book since the last of such intervals, and in the case of Marriage Officers outside the territories to which this Act extends, the true copy shall be sent to such authority as the Central Government may specify in this behalf.
49. Correction of errors.-- (1) Any Marriage Officer who discovers any error in the form or substance of any entry in the Marriage Certificate Book may, within one month next after the discovery of such error, in the presence of the persons married, or in case of their death or absence, in the presence of two other credible witnesses, correct the error by entry in the margin without any alteration of the original entry and shall sign the marginal entry and add thereto the date of such correction and the Marriage Officer shall make the like marginal entry in the certificate thereof.
(2) Every correction made under this section shall be attested by the witnesses in whose presence it was made.
(3) Where a copy of any entry has already been sent under Sec. 48 to the Registrar-General or other authority the Marriage Officer shall make and send in the like manner a separate certificate of the original erroneous entry and of the marginal corrections therein made.
50. Power to make rules.-- (1) The Central Government, in the case of officers of the Central Government, and the State Government, in all other cases, may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:
(a) the duties and powers of Marriage Officers and the areas in which they may exercise jurisdiction;
(b) the manner in which a Marriage Officer may hold inquiries under this Act and the procedure therefore:
(c) the form and manner in which any books required by or under this Act shall be maintained:
(d) the fees that may be levied for the performance of any duty imposed upon a Marriage Officer under this Act;
(e) the manner in which public notice shall be given under Sec. 16:
(f) the form in which, and the intervals within which, copies of entries in the Marriage Certificate Book shall be sent in pursuance of Sec.48:
(g) any other matter which may be or requires to be prescribed.
(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form, or be of no effect as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
(4) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as it is made, before the State Legislature.
51. Repeals and savings.- (1) The Special Marriage Act, 1872 (3 of 1872), and any law corresponding to the Special Marriage Act, 1872, in force in any Part B State immediately before the commencement of this Act are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal.
-(a) all marriages duly solemnized under Special Marriage Act, 1872 (3 of 1872) or any such corresponding law shall be deemed to have been solemnized under this Act
:(b) all suits and proceeding in causes and matters matrimonial which, when this Act comes into operation, are pending in any Court shall be dealt with and decided by such Court, so far as may be, as if they had been originally instituted therein under this Act.
(3) The provisions of sub-section (2) shall be without prejudice to the provisions contained in Sec. 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) which shall also apply to the repeal of the corresponding law as if such corresponding law had been an enactment.

THE FIRST SCHEDULE
(See Sec.2 (b))

Degree of Prohibited Relationship

1. Mother
2. Father's widow (step-mother)/
3. Mother's mother
4. Mother's father's widow (step grand-mother)
5. Mother's mother's mother
6. Mother's mother's father's widow (step-great-grandmother)
7. Mother's father's mother
8. Mother's father's father's widow (step-great-grandmother)
9. Father's mother
10. Father's father's widow (step-grandmother)
11. Father's mother's mother
12. Father's mother's father's widow (step-great-grandmother)
13. Father's father's mother14. Father's father's father's widow (step-great-grandmother)
15. Daughter
16. Son's widow
17. Daughter's daughter
18. Daughter's son's widow
19. Son's daughter
20. Son's son's widow
21. Daughter's daughter's daughter
22. Daughter's daughter's son's widow
23. Daughter's son's daughter
24. Daughter's son's son's widow
25. Son's daughter's daughter
26. Son's daughter's son's widow
27. Son's son's daughter
28. Son's son's son's widow
29. Sister
30. Sister's daughter
31. Brother's daughter
32. Mother's sister
33.Father's sister
34. Father's brother's daughter
35. Father's sister's daughter
36. Mother's sister's-daughter
37. Mother's brother's daughterExplanation.- For the purposes of this Part, the expression "widow" includes a divorced wife.

PART II

1. Father
2. Mother's husband (step-father)
3. Father's father
4. Father's mother's husband (step-grandmother)
5. Father's father's father
6. Father's father's mother's husband (step-great-grandfather)
7. Father's mother's father
8. Father's mother's mother's husband (step-great-grandfather)
9. Mother's father
10. Mother's mother's husband (step-grandfather)
11. Mother's father's father
12. Mother's father's mother's husband (step-great-grandfather)
13. Mother's mother's father
14. Mother's mother's mother's husband(step-great-grandfather)
15. Son
16. Daughter's husband
17. Son's son
18. Son's daughter's husband
19. Daughter's son
20. Daughter's daughter's husband
21. Son's son's son
22. Son's son's daughter's husband
23. Son's daughter's son
24. Son's daughter's daughter's husband
25. Daughter's son's son
26. Daughter's son's daughter's husband
27. Daughter's daughter's son
28. Daughter's daughter's daughter's husband
29. Brother
30. Brother's son
31. Sister's son
32. Mother's brother
33. Father's brother
34. Father's brother's son
35. Father's sister's son
36. Mother's sister's son
37. Mother's brother's son
Explanation- for the purposes of this Part, the expression "husband' includes a divorced husband.

About This Blog

 
Indonesia - India Mixed Marriage Community © 2012